NIKAH SIRI DALAM PERSPEKTIF SADD AL-DZARI’AH

Abstract

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana regulasi pencatatan nikah di Indonesia berfungsi sebagai sarana perlindungan hukum melalui perspektif teori sadd al-dzari’ah. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif dan sosiologis, yang diperkuat dengan studi kasus fenomena pernikahan di Kecamatan Girian, Kota Bitung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiadaan akta nikah menyebabkan lemahnya posisi tawar individu di hadapan hukum, di mana negara tidak dapat memberikan perlindungan perdata bagi pasangan dan keturunannya. Melalui pisau analisis sadd al-dzari’ah, perbuatan yang pada asalnya mubah (nikah secara agama saja) berubah status hukumnya menjadi terlarang atau sangat utama untuk dihindari karena secara pasti dan potensial menghantarkan pada kerusakan (mafsadat) yang lebih besar. Kasus poliandri dan kesulitan pembatalan nikah di KUA Girian menjadi bukti nyata bahwa saksi dan walimah saja tidak lagi cukup sebagai alat bukti otentik di era modern. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pencatatan nikah merupakan bentuk perangkat hukum yang krusial untuk menjaga kesucian ikatan mithaqan ghalizan dan menjamin kepastian hukum demi terwujudnya kemaslahatan keluarga sakinah di Indonesia.
Kata Kunci: Hukum Keluarga Islam, Pencatatan Nikah, Nikah Siri, Sadd al-Dzari’ah, Administrasi Negara.
Abstract: Unregistered Marriage in the Perspective of Sadd al-Dzari’ah. This research aims to analyze how marriage registration regulations in Indonesia function as a means of legal protection through the perspective of the Sadd al-Dzari’ah theory. The research method employed is qualitative, utilizing both socio-legal and normative-juridical approaches, further strengthened by a case study of marriage phenomena in Girian District, Bitung City. The findings indicate that the absence of a marriage certificate results in a weakened legal standing for individuals, whereby the state is unable to provide civil protection for the spouses and their descendants. Through the analytical lens of sadd al-dzari’ah, an act that is originally permissible (mubah) - such as marrying solely under religious rites - undergoes a shift in legal status to prohibited or highly discouraged. This change occurs because such practices both certainly and potentially lead to greater harm (mafsadat). Cases of polyandry and the complexities of marriage annulment at the Girian Religious Affairs Office (KUA) serve as empirical evidence that witnesses and the wedding feast (walimah) are no longer sufficient as authentic instruments of proof in the modern era. This study concludes that marriage registration is a crucial legal mechanism for safeguarding the sanctity of the mithaqan ghalizan (firm covenant) and ensuring legal certainty to achieve the benefit of a sakinah (peaceful) family in Indonesia.