TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENANGANAN PELANGGARAN KODE ETIK BAGI ANGGOTA KEPOLISIAN ATAS STATUS PERKAWINAN SIRRI DI POLRES KOTAMOBAGU

Abstract

Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk penanganan pelanggaran Kode Etik Bagi Anggota Kepolisian Atas Status Perkawinan Sirri di Polres Kotamobagu dan Menganalisa tinjuanan Hukum Islam Terhadap Perlawinan tersebut. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa bentuk penanganan pelanggaran kode etik pada status perkawinan sirri bagi anggota kepolisian pada Polres Kotamobagu ialah dengan cara merespon berbagai laporan terkait dengan perkawinan sirri tersebut. Setelah diterimanya laporan pihak penyidik melakukan pemanggilan dan membentuk tim mediasi untuk melakukan perdamaian. Jika mediasi dianggap tidak berhasil maka langkah selanjutnya ialah melakukan penyelidikan untuk mendapatkan sebuah kebenaran atas laporan tersebutdengan menghadirkan para saksi dan berbagai barang bukti serta membuatkan berita acara pemeriksaan (BAP). Langkah selanjutnya yaitu membuat jadwal persidangan yang dalam sidang tersebut dipimpin langsung oleh Kapolres Kotamobagu selaku Ankum. Setelah dilakukan persidangan dan terbukti terlapor telah melakukan maka saat itu pula dijatuhkan hukuman. Adapun jenis sanksi disiplin yang dijatuhkan pada inisial X yaitu jenis sanksi berat berupa mutasi dan tidak diberikan jabatan dalam struktural organisasi serta penundaan gaji berkala selama 2 periode. Hasil putusan pada hukuman disiplin tersebut dapat dijadikan rekomendasi isteri untuk melanjutkan proses perceraian di pengadilan. Namun jika istri tidak merasa puas atas putusan Ankum tersebut maka dapat membawa kasus ini keranah hukum pidana sebagaimana dalam KUHP Pasal 279. Sedangkan tinjauan hukum Islam terkait status perkawinan sirri yang dilakukan oleh anggota kepolisian pada Polres Kotamobagu dianggap sah menurut agama karena pelaksanaan perkawinan tersebut telah mengikuti syariat dan ketentuan agama. Meskipun secara negara tidak sah karena perkawinannya tidak dicatatkan pada pejabat pencatat nikah (PPN).

Kata Kunci: Hukum Islam, Kode Etik, Perkawinan Sirri.