KONSEP IJMA’ DALAM USHUL FIQH DAN KLAIM GERAKAN ISLAM 212

Abstract

Abstrack

This research discusses about the results of ijtima 'ulama issued some time ago ahead of the 2019’s presidential elections in Indonesia and afterward. This research aims to answer the following problems: (1) Are the decisions of ijtima 'ulama claimed to be the result of ijma' in line with the concept of ijma’ in ushul fiqh? (2) How were the decisions of ijtima' they claimed as the result of ijma' viewed according to the concept of fatwa in Islamic law? The research used a descriptive analitical method where the author in this study analyzes the data obtained and then interpreted them based on the perspective of the ijma’ theory. The results of this research are: (1) The agreements produced by ijtima' ulama regarding their political choices fail to be categorized as ijma’ results because the decisions do not meet to the ijma requirements in ushul fiqh. Namely; not being produced by the mujtahid ulama. Further, the decisions made are not related to Islamic law (such as taklifi laws), and the decisions do not reflect the political views of prominent ulamas (moslem scholars) in Indonesia, especially in the world. (2) The decision of ijtima’ ulama is also not worth mentioning as a fatwa which is one form of Islamic law, because there is no a clear legal basis in their ijtihad method, or scientific analysis. Finally, their ijtima’s result does not come out from the competent and qualified people having authority in the field of law.

Key Words: Ijma’, Ijtima’, Ijtihad, Politic, 212.

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang hasil keputusan ijtima’ ulama yang dikeluarkan beberapa waktu lalu menjelang pelaksanaan pemilu di Indonesia dan sesudahnya. Penelitian ini difokuskan untuk menjawab beberapa permasalahan berikut ini: (1) Apakah keputusan ijtima’ ulama yang diklaim sebagai hasil ijma’ tersebut sejalan dengan konsep ijma’ dalam ilmu ushul fiqh? (2) Bagaimana keputusan ijtima’ ulama yang diklaim sebagai hasil ijma’ tersebut apabila dilihat menurut konsep fatwa dalam hukum Islam? Tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan jawaban dari dua pertanyaan tersebut. Adapun metode penelitian yang penulis gunakan adalah deskriptif kualitatif dimana penulis dalam penelitian ini hendak melakukan analisis data yang diperoleh dan kemudian melakukan penafsiran terhadap objek penelitian berdasarkan perspektif ilmu ushul fiqh. Hasil penelitian ini adalah: (1) Kesepakatan yang dihasilkan oleh ijtima’ ulama tentang pilihan politik mereka tidak dapat dikategorikan sebagai hasil ijma’ karena keputusan tersebut tidak memenuhi persyaratan-persyaratan ijma’ dalam ilmu ushul fiqh, seperti tidak diputuskan oleh para ulama yang telah mencapai derajat sebagai mujtahid, keputusan yang dihasilkan tidak berkaitan dengan hukum Islam (seperti hukum-hukum taklifi), serta keputusan tersebut tidak mencerminkan representasi pandangan politik para ulama terkemuka di Indonesia, lebih-lebih di dunia. (2) Keputusan ijtima’ ulama juga tidak layak disebut sebagai fatwa yang mana merupakan salah satu bentuk hukum Islam, karena tidak adanya landasan hukum yang jelas, metode ijtihad, apalagi analisis ilmiah. Selain itu keputusan tersebut juga tidak keluar dari orang yang layak dipandang sebagai orang yang berwenang atau mumpuni untuk memutuskan hukum.

Keywords: Ijma’, Ijtima’, Ijtihad, Politic, 212.