FUNGSIONALISASI JABATAN PENGHULU DAN PENGARUHNYA TERHADAP KINERJAKUA KECAMATAN DI KOTA MANADO

Syarifuddin Syarifuddin

Abstract


The existence of the chief as an official in the government has existed since the
existence of the Islamic kingdom both on Java and outside Java, including in the Dutch
colonial government. currently the head of the government based on the ministerial
regulation on the utilization of state apparatus number 26 in 2005 has been determined
as a functional position according to government regulation Number 16 of 1999
concerning functional positions of civil servants. The tasks of the headman in relation to
the application of Islamic teachings and Shari'a in the field of marriage are not just a
ceremonial event, but also as a means of manifesting the strictness of a Muslim and
unifying the sacred bonds of inner and outer relations between a man and woman.
therefore the tasks and roles of the peghulu are considered very important. This paper will
discuss the functionalization of the position of the chief and its influence on the
performance of the KUA. This study took a research study in KUA Sub-District throughout
Manado. The results of the study were that the researchers found that KUA resources in
Manado in general still had to be evaluated, because the staff were mostly women, the
number of employees was still minimal and the educational background was mostly not
S1. Whereas according to the rules, one KUA has 7 or 6 staff but in this city of Manado one
KUA only has two or three staff. In addition to the implementation of KUA activities, the
budget is still attached to the Department office so that all activities carried out are less
effective.

Keywords:Penghulu, KUA Manado, Functionalization, Islamic Shari'a.

Keberadaan penghulu sebagai pejabat dalam pemerintahan telah ada sejak adanya kerajaan Islam baik di Jawa maupun luar Jawa
termasuk pada pemerintahan kolonial Belanda. Saat ini penghulu berdasarkan
peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara nomor: 26 tahun 2005 telah
ditetapkan sebagai jabatan fungsional sesuai peraturan pemerintah Nomor 16 Tahun
1999 tentang jabatan fungsional pegawai negeri sipil. Tugas-tugas penghulu berkaitan
dengan penerapan ajaran dan syariat agama Islam dibidang pernikahan tidak sekedar
sebuah acara seremonial, melainkan juga menjadi sarana perwujudan ketatan seorang
muslim dan pemersatu ikatan suci lahir batin antara seorang pria dan wanita. Oleh
karena itu tugas dan peran peghulu dirasa sangat penting. Tulisan ini akan membahas
tentang fungsionalisasi jabatan penghulu dan pengaruhnya terhadap kinerja KUA.
Penelitian ini mengambil studi penelitian di KUA Kecamatan se-kota Manado. Hasil dari
penelitian adalah peneliti menemukan masalah bahwa sumberdaya KUA yang ada di
kota Manado pada umumnya masih ada yang perlu dievaluasi, karena para stafnya
kebanyakan perempuan, jumlah pegawainya masih minim dan latar belakang
pendidikan kebanyakan bukan S1. Sedangkan menurut aturan yang ada satu KUA
memiliki 7 atau 6 orang staf tetapi di kota Manado ini satu KUA hanya memiliki dua
atau tiga orang staf. Selain itu untuk pelaksanaan kegiatan KUA, anggaran masih

melekat dengan kantor Departemen sehingga segala kegiatan yang dilakukan kurang
efektif.
Kata Kunci:Penghulu, KUA Manado, Fungsionalisasi, Syariat Islam.


Full Text:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.30984/pp.v19i2.732

Article Metrics

Abstract view : 433 times
PDF - 3431 times

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 Potret Pemikiran

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Rumah Jurnal IAIN Manado

Jl. Dr. S.H. Sarundajang, Kawasan Ringroad I, Malendeng Manado Kode Pos 95128, Sulawesi Utara, Indonesia.

 


All publication by Potret Pemikiran are licensed under a
Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Potret Pemikiran, ISSN 1693-1874(Print), ISSN 2528-0376 (Online)