PROBLEMATIKA PEMERINTAH DALAM MENYONGSONG BONUS DEMOGRAFI DI INDONESIA

Abstract

Abstract. Demographic bonuses are a hot issue, although they are still limited to population and economic experts, even among other academics the term bonus demography is still not well known. The study has not reached a legal perspective. Some aspects related to the demographic bonus are the implementation of the Sustainable Development Goals (SDGs) until 2030. While the prediction of achieving demographic bonuses by Indonesia in 2020-2030. The series of periods of achieving the demographic bonus, in the analysis of population experts including economists, still "shyly" mentions where the Republic of Indonesia and the Unitary State achieve their welfare. constitutional namely the welfare of society.
 
Keywords: Demographic Bonus, Sustainable Development, Legal Perspective, Unitary State of the Republic of Indonesia.
 
Abstrak. Bonus demografi menjadi isu hangat, meskipun masih sebatas di kalangan pakar kependudukan dan ekonomi, bahkan di kalangan akademisi lain istilah bonus demografi masih kurang akrab dikenal. Kajiannya pun belum sampai menyentuh perspektif hukum.  Beberapa aspek berkaitan dengan bonus demografi ialah implementasi tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) hingga tahun 2030. Sementara prediksi pencapaian bonus demografi oleh Indonesia di tahun 2020-2030. Rangkaian periodesasi pencapaian bonus demografi tersebut, pada analisis para pakar kependudukan termasuk para ekonom, masih “malu-malu” menyebutkannya di mana bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia mencapai kesejahteraannya, dalam arti kata melalui pencapaian bonus demografi, diharapkan bangsa dan Negara Indonesia dapat mewujudkan amanat konstitusional yakni mensejahterakan masyarakat.  
 
Kata Kunci: Bonus Demografi, Pembangunan Berkelanjutan, Perspektif Hukum, Negara Kesatuan Republik Indonesia.